Kebijakan Pemerintah Kolonial

Diposting pada

Kebijakan Pemerintah Kolonial Di Indonesia

Kebijakan Pemerintah Kolonial Di Indonesia


Pemerintahan Kerajaan Belanda

Pemerintah Kolonial Di Indonesia – Kebijakan Tanam Paksa & PengaruhPelajaranIPS.Co.Id–  Sejak tahun 1800, Belanda menerapkan politik dagang dan sistem pajak. Dengan tujuan ingin mengeruk kekayaan dari bumi Indonesia tanpa mau memperhatikan nasib rakyat. Pengaruh politik kekuasaan Belanda makin kuat sehingga kewibawaan raja-raja merosot. Mereka dijadikan alat pembantu bagi Belanda untuk menggali kekayaan bumi Indonesia.


Gubernur Jenderal Daendels

Gubernur Jenderal Daendels

Pada tanggal 15 Januari 1808, Gubernur Jenderal Wiese menyerahkan kekuasaannya kepada Daendels. Kedatangan Deandels di Indoensia sebagai gubernur jenderal mempunyai tugas pokok mempertahankan pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris dan memperbaiki keadaan tanah jajahan.


Deandels berusaha mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris dengan melakukan tindakan, antara lain sebagai berikut :

  1. Membuat jalan raya dari Anyer sampai Panarukan.
  2. Mendirikan benteng-benteng pertahanan.
  3. Membangun pangkalan Angkatan Laut di Merak dan di Ujung Kulon.
  4. Memperkuat pasukan dengan beranggotakan orang Indonesia.

Gubernur Jenderal Janssens

Gubernur Jenderal Janssens

Pada saat Jansens memerintah, kedudukan Inggris di Indonesia makin kuat dan makin dekat untuk menguasai pulau Jawa. Pada tahun 1811 Jansens menyerah kepada Inggris di daerah Tuntang, Salatiga (Jawa Tengah). Penyerahan itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian damai oleh kedua belah pihak yang disebut Kapitulasi Tuntang yang berisi :

Baca Artikel Lainnya : Sejarah Perekonomian Indonesia


  • Seluruh kekuatan militer Belanda yang berada wilayah asia tenggara harus diserahkan kepada Inggris
  • Utang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris
  • Pulau Jawa, Madura dan semua pangkalan militer Belanda di luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris.
Baca Juga :  Bukti Peninggalan Kerajaan Kahuripan Serta Arca Dan Candinya

Pemerintahan Kolonial Inggris

Pemerintahan Kolonial Inggris

Kebijakan pemerintahan Gubernur Thomas S. Raffles, yaitu:

  1. Perwujudan kebebasan meliputi kebebasan menanam, berdagang dan berproduksi untuk ekspor
  2. Menegakakan hukum yang berupa perlindungan kepada rakyat agar bebas dari kesewenang-wenangan.

Kebijakan politik itu dikenal sebagai sistem pajak tanah (landrent system).


Pokok-pokok Sistem Pajak Tanah

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam sistem pajak tanah.

  • Segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa dihapuskan.
  • Semua tanah menjadi milik pemerintah kolonial.
  • Penyewahan tanah di beberapa daerah dilakukan berdasarkan kontrak dan batas waktu.

Baca Juga : Perjuangan Bangsa Indonesia Dalam Mencapai Kemerdekaan


Keuntungan Sistem Pajak Tanah bagi Rakyat

Keuntungan yang didapat dari sistem pajak bagi rakyat

  1. Rakyat bebas menanam tanaman yang menguntungkan sesuai dengan keterampilannya.
  2. Rakyat membayar sewa sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa rasa khawatir adanya punggutan liar.
  3. Rakyat akan tergerak untuk meningkatkan hasil pertanian karena akan meningkatkan tarif kehidupannya.

Keuntungan Sistem Pajak Tanah bagi Pemerintah Kolonial

Keuntungan sistem pajak tanah bagi pemerintah kolonial, yaitu :

  • Pemerintah memperoleh pemasukkan pendapatan secara tetap dan terjamin.
  • Semakin besar hasil panen semakin besar pula sewa tanah yang diterima oleh pemerintahan kolonial.

Kendala Sistem Pajak Tanah

Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi pemerintah Raffles dalam penerapan pajak tanah.

  1. Sistem feodal telah berakar dan menjadi tradisi di Indonesia.
  2. Pegawai pemerintah yang cakap untuk mengendalikan pelaksanaan sistem pajak tanah terbatas jumlahnya.
  3. Rakyat Indonesia belum siap menerima sistem yang baru.
  4. Kepemilikan tanah berciri tradisional(warisan adat). Akibatnya, pemerintah kolonial mengalami kesulitan dalam prosedur pengambilan tanah.

Pemerintahan Komisaris Jenderal

Pemerintahan Raffles di Indonesia hanya berlangsung selama 5 tahun. Pada tanggal 19 Agustus 1816, berlangsung penyerahan kekuasaan atas Indonesia dari Inggris kepada Indonesia

Di Belanda sendiri, terjadi perdebatan mengenai kebijakan politik yang tepat untuk Indonesia, yaitu

  • Kaum Liberal berkeyakinan bahwa tanah jajahan akan memberikan keuntungan kepada negeri induk apabila urusan ekonomi diserahkan kepada pihak swasta
  • Kaum Konservatif berkeyakinan bahwa tanah jajahan akan memberikan keuntungan kepada negeri induk apabila urusan ekonomi ditangani langsung oleh pemerintah.
Baca Juga :  Perjuangan Bangsa Indonesia Dalam Mencapai Kemerdekaan

Baca Artikel Lainnya : Sejarah Sistem Ekonomi Indonesia


Sekitar tahun 1830-an, kebijakan politik pemerintah kolonial mulai bergeser ke arah konservatif. Penyebabnya adalah

  1. Kebijakan politik liberal banyak mengalami hambatan, karena tidak sesuai dengan sistem feodal yang berlaku di Indonesia.
  2. Pemerintah sulit berhubungan langsung dan bebas dengan rakyat, pemerintah harus melalui perantara para penguasa setempat.
  3. Hasil perdagangan dari sektor ekspor belum memuaskan karena kalah bersaing dengan Inggris.
  4. Terjadi pemisahan Belgia dari Belanda, akibatnya Belanda kehilangan daerah industrinya sehingga tidak mampu menyaingi Inggris dalam ekspor hasil industri ke Indonesia.

Kebijakan Tanam Paksa

Sistem Tanam Paksa

Sistem ini dijalankan atas saran Van Den Bosch yang kemudian diangkat jadi gubernur jenderal di Indonesia.

Akibat Tanam Paksa

  • Dampak Tanam Paksa bagi Belanda:
  1. Kas belanda yang semula kosong dapat dipenuhi
  2. Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja
  3. Belanda tidak mengalami kesulitan keuangan lagi dan mampu melunasi utang-utang Indonesia.
  4. Menjadikan Amsterdam sebagai pusat perdagangan hasil tanaman tropis.
  • Dampak tanam paksa bagi Indonesia
  1. Menyebabkan tekanan fisik maupun mental yang berkepanjangan bagi rakyat Indonesia
  2. Jumlah penduduk di Pulau jawa menurun drastic dikarenakan banyaknya kelaparan dan kematian karena system tanam paksa ini.
  3. Pertanian terutama hasil padi mengalami banyak kegagalan.

Aturan-Aturan Tanam Paksa

  • Penduduk desa yang punya tanah diminta menyediakan seperlima dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran dunia.
  • Tanah yang disediakan bebas dari pajak.
  • Hasil tanaman itu harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Apabila harganya melebihi pembayaran pajak maka kelebihannya akan dikembalikan kepada petani.
  • Waktu untuk menanam tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi.
  • Kegagalan panenan menjadi tanggung jawab pemerintah.
  • Wajib tanam dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk dipekerjakan di pengangkutan, perkebunan, atau di pabrik-pabrik selama 66 hari.
  • Penggarapan tanaman di bawah pengawasan langsung oleh kepalakepala pribumi, sedangkan pihak Belanda bertindak sebagai pengawas secara umum.
Baca Juga :  Kehidupan Politik Kerajaan Samudra Pasai Serta Ekonomi Dan Sosialnya

Baca Artikel Lainnya : Kerajaan Budha Di Indonesia – Sejarah, Peninggalan Dan Puncak Kejayaannya


Pelaksanaan Tanam Paksa

Melihat aturan-aturannya, sistem tanam paksa tidak terlalu memberatkan, namun pelaksanaannya sangat menekan dan memberatkan rakyat. Adanya cultuur procent menyangkut upah yang diberikan kepada penguasa pribumi berdasarkan besar kecilnya setoran, ternyata cukup memberatkan beban rakyat. Untuk mempertinggi upah yang diterima, para penguasa pribumi berusaha memperbesar setoran

Akhir Tanam Paksa

Sistem tanam paksa yang mengakibatkan kemelaratan bagi bangsa Indonesia, khususnya Jawa, akhirnya menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, seperti berikut ini.

  • Golongan Pengusaha

Golongan ini menghendaki kebebasan berusaha. Mereka menganggap bahwa tanam paksa tidak sesuai dengan ekonomi liberal.

Baron Van Hoevel

Baron Van Hoevel

Ia adalah seorang missionaris yang pernah tinggal di Indonesia (1847). Dalam perjalanannya di Jawa, Madura dan Bali, ia melihat penderitaan rakyat Indonesia akibat tanam paksa. Setelah pulang ke Negeri Belanda dan terpilih sebagai anggota parlemen, ia semakin gigih berjuang dan menuntut agar tanam paksa dihapuskan.

Eduard Douwes Dekker

Eduard Douwes Dekker

Ia adalah seorang pejabat Belanda yang pernah menjadi Asisten Residen Lebak (Banten). Dengan nama samaran Multatuli yang berarti “Aku Telah Banyak Menderita”, ditulisnya buku Max Havelaar atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda (1859) yang menggambarkan penderitaan rakyat akibat tanam paksa.

Akibat adanya reaksi tersebut, pemerintah Belanda secara berangsur-angsur menghapuskan sistem tanam paksa.

  1. Nila, teh, kayu manis dihapuskan pada tahun 1865
  2. Tembakau tahun 1866
  3. Tebu tahun 1884
  4. Tanaman terakhir yang dihapus adalah kopi pada tahun 1917 karena paling banyak memberikan keuntungan.